Pembangunan nasional menghadapi tantangan
kronis berupa kesenjangan masalah
kemiskinan dan tantangan dampak krisis ekonomi.
Krisis ekonomi yang terjadi saat ini
merupakan akibat dari masalah fundamental dan keadaan khusus (shock). Masalah fundamental adalah
tantangan internal berupa kesenjangan yang ditandai adanya pengangguran dan
kemiskinan. Tantangan eksternal adalah upaya meningkatkan daya saing menghadapi
era perdagangan bebas. Sedangkan keadaan khusus (shock) adalah bencana alam kekeringan yang datang bersamaan dengan
krisis moneter yang merembet dari negara tetangga. Krisis ini bukan saja
melanda Indonesia
tetapi juga negara-negara Asia lainnya. Krisis
ekonomi ditandai melemahnya nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata
uang asing, terutama dolar Amerika Serikat.
Kebijaksanaan pembangunan nasional perlu
ditempatkan dalam tatanan strategi pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam
pelak-sanaan agenda pemulihan ekonomi saat ini, antara lain melalui sistem
jaring pengaman sosial, untuk menuntaskan tantangan pembangunan. Pembangunan
adalah milik rakyat, agenda pemulihan ekonomi harus memihak rakyat mewujudkan
kesejahteraan rakyat secara lestari. Strategi pemberdayaan masyarakat perlu
dipahami dan menjadi ko-mitmen segenap komponen bangsa dalam menyelenggarakan
ke-bijaksanaan ekonomi melalui sistem perencanaan dan anggaran pembangunan,
maupun melalui upaya pemihakan kepada ekonomi rakyat yang masih tertinggal dan
rawan kondisi krisis. Upaya pem-berdayaan masyarakat dalam kerangka arah baru
pembangunan nasional, merupakan perwujudan paradigma pembangunan yang
berorientasi pada manusia (people
centered development).
Strategi pemberdayaan masyarakat menekankan
langkah nyata pembangunan yang demokratis, yang berindikasikan proses
pem-bangunan dari, oleh, dan untuk rakyat yang berjalan dalam proses perubahan
struktur yang benar. Rakyat dalam pemahaman seluruh warga negara Indonesia .
Proses demikian ditujukan agar setiap warga negara Indonesia yang menikmati
pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan
haruslah yang me-nikmati.
Sejalan dengan hal tersebut kebijaksanaan
pembangunan per-tanian saat ini adalah meletakkan masyarakat sebagai pelaku
utama dalam pembangunan. Pembangunan demikian merupakan aras utama dalam
penajaman arah baru pembangunan pertanian seiring dengan agenda reformasi
pembangunan, yaitu pembangunan yang demokratis. Penajaman arah baru pembangunan
pertanian tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui
perkembangan struktur masyarakat tani yang muncul dari kemampuan masyarakat
tani sendiri. Menyadari bahwa potensi dan kemampuan masyarakat tani yang tidak
merata maka perlu dirumuskan arah dan kebijaksanaan pembangunan pertanian dalam
kerangka pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan
dan pemihakan masyarakat tanimenuju masyarakat tani yang maju, mandiri,
sejahtera, dan berkeadilan.